Candaan Berujung Bogem Mentah, Perempuan Laporkan Dugaan Penganiayaan Di X-TREAM BAR.

Pangkalpinang – Seorang perempuan berinisial DN alias ECY (34) resmi melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan ke Polresta Pangkalpinang. Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: LP/B/65/I/2026/SPKT/POLRESTA PANGKAL PINANG/POLDA BANGKA BELITUNG, tertanggal 29 Januari 2026.

Korban yang merupakan warga Desa Bhaskara Bhakti, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, datang ke Polresta Pangkalpinang sekitar pukul 15.09 WIB, didampingi oleh Ancah Satria, selaku Sekretaris Wilayah TOPAN-RI Babel.

Dalam laporannya, DN mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan yang terjadi pada Kamis dini hari, 29 Januari 2026 sekitar pukul 03.00 WIB, di sebuah tempat hiburan malam bernama X-Tream Bar, yang berlokasi di Jalan Semabung, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan keterangan korban kepada penyidik, peristiwa bermula saat ia datang ke lokasi sebagai tamu dan bertemu dengan terlapor yang saat itu bersama seorang perempuan. Dalam suasana santai, korban sempat melontarkan candaan dengan mengatakan, "Jiat ge tunang ka, jeleknya pacar kamu, biasanya cantik-cantik," sambil menyentuh bagian jidat terlapor.

Namun, candaan tersebut diduga berujung pada tindakan kekerasan. Terlapor secara tiba-tiba memukul korban di bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak satu kali, hingga menyebabkan telepon genggam korban terjatuh. Setelah korban mengambil kembali ponselnya dan mendatangi terlapor, korban kembali dipukul di bagian yang sama sebanyak satu kali.

Akibat kejadian tersebut, korban kemudian melakukan visum et repertum di RS Bakti Timah Pangkalpinang pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, sebelum akhirnya membuat laporan resmi ke pihak kepolisian.

Dalam laporannya, korban menyebutkan bahwa terduga pelaku diduga merupakan seorang Disc Jockey (DJ) berinisial JJ yang bekerja di tempat hiburan malam X-Tream Bar. Meski demikian, hingga saat ini identitas terlapor masih dalam pendalaman pihak kepolisian.

Atas kejadian tersebut, korban melaporkan dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 466.

Pihak Polresta Pangkalpinang melalui SPKT menyatakan telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terlapor maupun manajemen tempat hiburan malam terkait peristiwa tersebut.

(HR/TIM) 

Read More

Tim Buser Naga Polresta Pangkalpinang Tangkap Pelaku Pencurian Velg Mobil di Jalan Rumbia

Pangkalpinang — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pangkalpinang melalui Unit Opsnal Tim Buser Naga berhasil mengamankan seorang pelaku dugaan tindak pidana pencurian velg dan ban mobil di wilayah Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang.

Penangkapan dilakukan pada Rabu malam, 28 Januari 2026, setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/37/I/2025/SPKT/Polresta Pangkalpinang/Polda Bangka Belitung, tertanggal 19 Januari 2026.

Peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada Jumat, 16 Januari 2026 sekitar pukul 23.45 WIB, di Jalan Rumbia, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui. Korban bernama Delavycho Gemas Erdanta (25), seorang pelajar/mahasiswa asal Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat.

Dalam laporannya, korban mengaku baru pulang dari luar kota dan mendapati mobil miliknya dalam kondisi tidak normal. Setelah diperiksa, seluruh ban dan velg mobil Honda City miliknya telah hilang. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp6 juta dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Tim Buser Naga memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku. Sekitar pukul 19.15 WIB, petugas bergerak ke kawasan Taman Dealova dan berhasil mengamankan seorang pria yang mengaku bernama Ady Wirya alias Deri (23), warga Desa Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah.

Saat dilakukan interogasi awal, pelaku mengakui perbuatannya. Ia berdalih bahwa korban memiliki hubungan utang-piutang dengannya terkait gadai mobil. Pelaku mengungkapkan, pada Kamis, 15 Januari 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, ia mendatangi kos korban di Jalan Rumbia menggunakan satu unit mobil Xenia warna putih bersama dua orang perempuan temannya.

Pelaku sempat menanyakan keberadaan korban kepada pemilik kos, namun korban tidak berada di tempat. Setelah itu, pelaku meminta izin kepada pemilik kos untuk melepas velg dan ban mobil korban dengan alasan korban memiliki utang kepadanya. Pelaku kemudian membongkar empat buah velg beserta ban mobil Honda City milik korban dan membawanya ke rumahnya, dengan harapan korban segera melunasi utangnya.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa empat buah velg beserta ban mobil Honda City serta satu unit mobil Xenia warna putih milik rekan pelaku.

Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi berencana melengkapi administrasi penyidikan, melakukan gelar perkara, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses hukum selanjutnya.

(HR) 

Read More

Suara Ulama Cirebon Menggema: "Polri Tetap di Bawah Presiden Dinilai Paling Tepat"

Cirebon Kota - Kiyai H. Muhammad, tokoh agama Tugu Dalam Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, menyampaikan dukungan tegas terhadap hasil Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri, termasuk penetapan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tetap berada di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian, pada Kamis (29/01/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.

Dukungan tersebut disampaikan sebagai respons atas keputusan strategis Komisi III DPR RI yang dinilai memiliki dampak besar terhadap stabilitas keamanan nasional dan arah reformasi institusi kepolisian ke depan, khususnya dalam menjaga profesionalisme Polri agar tetap fokus pada tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Menurut Kiyai H. Muhammad, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden merupakan bentuk sistem yang sudah tepat secara konstitusional dan historis, karena memungkinkan adanya garis komando yang jelas, cepat, dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan birokrasi lain, sehingga Polri dapat bekerja lebih efektif dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Ia menilai bahwa delapan poin Percepatan Reformasi Polri yang disepakati DPR RI merupakan langkah konkret negara dalam menjawab harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang profesional, transparan, serta berintegritas, tanpa harus mengubah struktur kelembagaan yang justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Sebagai tokoh agama yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan masyarakat, Kiyai H. Muhammad menegaskan bahwa stabilitas keamanan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan, sehingga keberadaan Polri yang kuat dan tidak terpecah oleh kepentingan struktural sangat dibutuhkan demi menjaga keharmonisan di tengah masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan moral dari seluruh elemen masyarakat, termasuk ulama dan tokoh agama, agar proses Reformasi Polri tidak hanya dipahami sebagai kebijakan elite, tetapi sebagai kebutuhan bersama demi terciptanya rasa aman dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, Kiyai H. Muhammad mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh opini yang menyesatkan terkait isu perubahan kedudukan Polri, serta tetap mempercayakan proses reformasi kepada mekanisme negara yang sah, dengan tetap mengedepankan kritik yang membangun dan berlandaskan niat menjaga persatuan bangsa.

Ia berharap Reformasi Polri yang dipercepat melalui delapan poin kesimpulan Komisi III DPR RI tersebut dapat terus menyentuh aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, serta pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Keputusan DPR RI yang menetapkan Polri tetap di bawah Presiden adalah langkah yang bijak dan berpihak pada kepentingan bangsa,” ujar Kiyai H. Muhammad. “Saya mengajak masyarakat untuk mendukung Reformasi Polri agar semakin profesional, berintegritas, dan mampu menjaga keamanan serta persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

((A.Rahmat))

Read More

Polres Cirebon Kota Siapkan 11 Hektare Lahan Jagung Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Cirebon Kota - Polres Cirebon Kota melaksanakan kegiatan pengecekan kesiapan lahan jagung di wilayah Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, pada Senin, (26/01/2026), sekitar pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan konkret Polri terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Pengecekan lahan dilakukan oleh jajaran Polres Cirebon Kota sebagai langkah awal memastikan ketersediaan dan kesiapan lahan pertanian jagung yang akan dikelola secara berkelanjutan. Lokasi lahan berada di wilayah Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, dengan kondisi lahan yang dinilai layak untuk ditanami jagung dalam skala luas.

Berdasarkan hasil pengecekan, total lahan jagung yang telah tersedia mencapai kurang lebih 11 hektare. Lahan tersebut disiapkan secara bertahap dengan pembagian pengelolaan yang melibatkan satuan fungsi dan Polsek jajaran Polres Cirebon Kota.

Adapun pembagian lahan jagung tersebut, yaitu Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota mengelola lahan seluas kurang lebih 2 hektare. Sementara itu, masing-masing Polsek jajaran Polres Cirebon Kota mengelola lahan seluas 1 hektare, dengan total keseluruhan mencapai 9 hektare.

Kegiatan pengecekan lahan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis sebelum memasuki tahap penanaman jagung secara serentak. Selain itu, pengecekan dilakukan untuk memastikan akses lahan, kondisi tanah, serta potensi pengelolaan lahan agar hasil panen dapat optimal dan berkelanjutan.

Program pemanfaatan lahan jagung ini sejalan dengan komitmen Polres Cirebon Kota dalam mendukung ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Langkah ini juga menjadi bentuk sinergi Polri dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam memperkuat sektor pertanian.

Melalui program ini, Polres Cirebon Kota diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mendukung ketersediaan pangan, khususnya komoditas jagung, yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka panjang menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Kabag Sumber Daya Manusia Polres Cirebon Kota, Kompol Didi Wahyu Sunansah, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kesiapan lahan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa Polres Cirebon Kota berkomitmen mengawal program ini agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kegiatan pengecekan lahan jagung ini merupakan bentuk komitmen Polres Cirebon Kota dalam mendukung Asta Cita Presiden RI, khususnya swasembada pangan, sebagai fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Kasi Humas Polres Cirebon Kota.

((A, Rahmat))

Read More

Kapolresta Cirebon Pimpin Penanaman Jagung Serentak, Polresta Cirebon Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Nasional

Polresta Cirebon menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Program Swasembada Pangan Nasional Tahun 2026 dengan melaksanakan Zoom Meeting Penanaman Jagung Serentak di Polres Jajaran Polda Jawa Barat, Penyerahan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), serta Bantuan Sembako kepada Kelompok Tani pada Kamis (29/1/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Blok Kedempatan, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolresta Cirebon AKBP Eko Munarianto, S.I.K., bersama jajaran Pejabat Utama Polresta Cirebon, serta diikuti oleh unsur Forkopimda, instansi terkait, kelompok tani, dan masyarakat setempat.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan serentak jajaran Polda Jawa Barat yang dilaksanakan melalui sarana Zoom Meeting dan dipimpin oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., dari lokasi terpusat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Cirebon menegaskan bahwa Polresta Cirebon berkomitmen untuk tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga hadir secara aktif mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

“Polresta Cirebon secara nyata mendukung Program Swasembada Pangan Presiden Republik Indonesia Tahun 2026. Penanaman jagung pipil ini merupakan langkah konkret kami bersama kelompok tani untuk mengoptimalkan lahan yang ada agar lebih produktif serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Kombes Pol. Imara Utama.

Kapolresta Cirebon menambahkan, Polresta Cirebon berperan aktif sebagai fasilitator dan pendamping kelompok tani, mulai dari tahap penanaman hingga panen, melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait.

“Polri hadir tidak hanya sebagai penjaga kamtibmas, tetapi juga sebagai mitra masyarakat. Kami mendorong kolaborasi lintas sektor agar hasil pertanian meningkat, ketahanan pangan semakin kuat, dan taraf hidup petani di wilayah hukum Polresta Cirebon terus meningkat,” tambahnya.

Selain melaksanakan penanaman jagung secara simbolis, Polresta Cirebon juga menyerahkan bantuan paket sembako berupa beras, mi instan, dan minyak goreng kepada kelompok tani dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan nyata Polri di tengah masyarakat.

Kapolresta Cirebon juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kelompok tani dan pihak terkait yang telah bersinergi dengan Polresta Cirebon dalam menyukseskan program ketahanan pangan tersebut.

“Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari peran serta kelompok tani dan dukungan seluruh pihak. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerja samanya. Semoga sinergi ini terus berlanjut dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Cirebon,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Polresta Cirebon melaksanakan penanaman jagung pipil secara serentak di 27 Polsek jajaran Polresta Cirebon dengan total luas lahan mencapai 29 hektare. Kegiatan ini menjadi wujud konkret kontribusi Polresta Cirebon dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat kemitraan Polri dengan masyarakat.

((A.Rahmat))

Read More

Rapat Panas Hingga Dini Hari: DPRD Indramayu Bongkar Kejanggalan Seleksi Dewas Perumdam Tda

Indramayu – Proses seleksi Dewan Pengawas Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) menuai sorotan tajam setelah Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu menggelar rapat audiensi marathon bersama Panitia Seleksi (Pansel), Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), serta pihak terkait. Rabu, (28/01/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Indramayu, Kiki Arindi, S.T., berlangsung hingga dini hari dan diwarnai ketegangan hebat yang membuka dugaan cacat prosedur dan inkonsistensi serius dalam proses seleksi.

Suasana rapat memanas ketika Anggota Komisi III DPRD Indramayu dari Fraksi PDIP, Anggi Noviah, S.I.Pol., melontarkan pertanyaan keras terhadap Salman, anggota Tim UKK yang juga Staf Khusus Bupati Indramayu. Anggi secara terbuka mempertanyakan legalitas dan kapasitas Salman sebagai bagian dari Tim UKK.

"Tim UKK itu terdiri dari perangkat daerah, unsur independen, dan atau perguruan tinggi. Saudara Salman ini sebagai apa?" tegas Anggi dalam forum.

Pertanyaan tersebut bukan tanpa dasar. Anggi menilai, jika Salman tidak memiliki SK sebagai unsur independen dan bukan berasal dari perguruan tinggi, maka keikutsertaannya dalam Tim UKK patut dipertanyakan dan dinilai bertentangan dengan regulasi yang diatur dalam Permendagri.

Lebih jauh, Anggi secara terang-terangan menyebut Sekretaris Daerah Indramayu, Ir. Aep Surahman, yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi, telah keliru sejak awal dalam menetapkan Tim UKK dan Dewan Pengawas.

"Kalau saudara Salman tidak punya SK independen, bukan dosen, maka tidak berhak masuk Tim UKK. Ini salah kaprah dari awal," ujar Anggi dengan nada tinggi.

Ketegangan kian meningkat saat Anggi menyindir posisi Salman yang dinilainya tidak memiliki legitimasi publik, berbeda dengan anggota DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat.

"Saya ini dipilih oleh rakyat. Saudara Salman tidak dipilih oleh masyarakat Indramayu," lontarnya.

Tak hanya soal legalitas, etik dan profesionalisme Tim UKK juga dipertanyakan. Salman mengaku tidak nyaman dengan sikap Anggi yang dinilainya tidak beretika. Namun Anggi justru membalas dengan tegas,

"Ini saya, ini gaya saya. Saya punya adab dan etika."

Anggi juga mengungkap kekecewaannya karena rapat yang dijadwalkan pukul 19.00 WIB baru dihadiri Salman sekitar pukul 23.00 WIB, sementara anggota Pansel lainnya hadir tepat waktu. Keterlambatan ini dinilai mencerminkan rendahnya penghormatan terhadap lembaga DPRD.

Tak berhenti di situ, Komisi III DPRD Indramayu juga menemukan kejanggalan serius dalam penilaian seleksi, berupa perbedaan nilai yang signifikan antara dokumen resmi dan laporan yang disampaikan kepada DPRD Indramayu.

"Dalam dokumen berbeda dengan nilai yang dilaporkan ke kami. Perbedaannya signifikan, itu yang kami pertanyakan," tegas Kiki Arindi.

Perbedaan nilai tersebut terjadi pada tahapan ujian tertulis dan ujian makalah. Meski Tim UKK berdalih adanya nilai susulan, Komisi III tetap berpegang pada pernyataan Ketua Tim UKK bahwa nilai dalam dokumen merupakan hasil akhir kolektif, sehingga perbedaan tersebut menimbulkan keraguan atas transparansi dan akuntabilitas proses seleksi.

Komisi III juga menyoroti indikasi keanggotaan partai politik peserta seleksi. Dari sembilan peserta awal, hanya lima yang dinyatakan lolos. DPRD meminta agar KTP seluruh peserta diverifikasi ke KPU melalui SIPOL, karena surat pengunduran diri dari partai dinilai tidak cukup kuat jika masih tercatat sebagai anggota partai secara administratif.

"Kalau di SIPOL masih tercatat, maka itu bermasalah," tegas Kiki.

Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Sekda Indramayu Aep Surahman bersikukuh bahwa proses seleksi telah dilakukan sesuai mekanisme dan Dewan Pengawas sudah sah serta mulai bekerja. Ia meminta semua pihak memberi kesempatan kepada Dewan Pengawas untuk membuktikan kinerjanya.

Namun pernyataan tersebut justru dinilai menghindari substansi persoalan, mengingat DPRD Indramayu menemukan kejanggalan sejak tahap seleksi, bukan pada kinerja pasca penetapan.

Sementara itu, Salman menyatakan dirinya bukan pihak yang berwenang menjawab seluruh pertanyaan dan menyebut kewenangan berada di tangan Ketua Pansel. Terkait perbedaan nilai, ia berdalih penilaian bersifat subjektif dan merupakan hak prerogatif Tim UKK.

Pernyataan ini justru memperkuat kekhawatiran DPRD Indramayu bahwa mekanisme penilaian tidak memiliki standar baku dan rentan konflik kepentingan.

Rapat panas Komisi III DPRD Indramayu ini membuka tabir berbagai kejanggalan serius dalam proses seleksi Dewan Pengawas Perumdam TDA. Mulai dari legalitas Tim UKK, inkonsistensi nilai, dugaan keterlibatan partai politik, hingga sikap defensif Panitia Seleksi, seluruhnya kini berada dalam sorotan publik.

Ke depan, DPRD Indramayu menegaskan akan terus mengawal persoalan ini demi memastikan BUMD strategis milik daerah tidak dikelola melalui proses yang cacat hukum dan minim transparansi. (WH)

Read More

Babinsa Purwodiningratan Aktif Melatih PBB, Wujudkan Generasi Muda Disiplin dan Berkarakter

Surakarta - Babinsa Kelurahan Purwodiningratan Koramil 04/Jebres kodim 0735/ Surakarta Serka Suparno melatih Peraturan Baris Berbaris (PBB) untuk menanamkan disiplin, karakter, kekompakan, dan jiwa nasionalisme sejak dini  Pelatihan ini mencakup gerakan dasar seperti sikap sempurna, hadap kanan/kiri, dan penghormatan, sekaligus sebagai pembinaan teritorial bertempat di SMA  Pelita Nusantara kasih Nusantara jl Surya no 56 Kelurahan Purwodiningratan Jebres,Kamis (29/1/2026).

Dikatakan Serka Suparno tujuan utama melatih PBB di sekolah SMA ini adalah untuk membentuk karakter disiplin tinggi, tanggung jawab, kekompakan, serta cinta tanah air (wawasan kebangsaan) bagi generasi muda.

"Dimana kegiatan ini meliputi sikap sempurna, istirahat di tempat, lencang depan/kanan, hadap kanan/kiri, balik kanan, hadap serong, berhitung, hormat, dan jalan di tempat untuk membekali mereka dengan kemampuan fisik dan mental."ujarnya.

"Manfaat bagi Siswa tertanamnya jiwa disiplin yang kuat, mandiri, mampu bekerja sama dalam tim, serta meningkatkan konsentrasi dan perilaku positif sinergi TNI dan Sekolah dan kegiatan ini diapresiasi oleh pihak sekolah sebagai sarana pembinaan mental dan fisik yang efektif kegiatan ini sering dilaksanakan atau latihan rutin mingguan untuk memperkuat karakter siswa."pungkasnya.

Penulis : Arda 72

Read More

Babinsa Sambangi TK Aisyiyah Kampung Sewu 02, Berikan Motivasi Dan Semangat Belajar

Surakarta - Babinsa Kelurahan Sewu Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Surakarta Koptu Sanda Arieswanto sambangi murid-murid TK Aisyiyah 02 Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres, Kamis (29/01/2026).

Koptu Sanda Arieswanto menegaslan Pendidikan Taman Kanak-kanak merupakan jenjang pendidikan sebelum anak-anak memasuki Sekolah Dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan untuk kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut agar nantinya tidak ketinggalan dalam mengikuti pelajaran.

" Mereka merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga,dididik dan dibina dengan baik dan benar sehingga nantinya diharapkan mereka bisa membawa indonesia yang maju dan kreatif dilingkup dunia."ujarnya.

"Kami juga memberikan motivasi dan semangat belajar kepada anak-anak sehingga nantinya menjadi anak yang pintar dan berhasil meraih cita-cita.,"imbuhnya.

Tak lupa ucapan dari Guru-guru TK Aisyiyah, "Berterimakasih kepada Anggota Koramil dalam hal ini Babinsa Kelurahan Sewu yang berkenan  meluangkan waktu untuk  bersilahturahmi dan memberikan motivasi semangat belajar anak anak dalam meraih cita-cita yang tinggi.

Penulis : Arda 72

Read More

Peduli Kesehatan Warga, Babinsa Pajang Dampingi Petugas Puskesmas Laksanakan Pengecekan Kesehatan

Surakarta - Babinsa Kelurahan Pajang Koramil 01/Laweyan, Kodim 0735/Surakarta Sertu Yuli Sih melaksanakan pendampingan petugas Puskesmas Pajang memantau pelaksanaan cek kesehatan gratis (CKG) di Fasum RT 02 /RW07Karangturi Pajang,Laweyan, Kamis (29/01/2026).

Ditegaskan Sertu Yuli Sih dalam kegiatan pendampingan ini dilakukan pengecekan kesehatan sebagai wujud kepedulian akan kesehatan warga dan juga sebagai wujud sinergitas dengan petugas kesehatan terutama kepada petugas puskesmas Pajang Diwilayah Binaan.

"Salah satu bentuk upaya menjaga kesehatan orang yang sudah lanjut usia ataupun remaja yaitu dengan Cek kesehatan,Hal ini sangatlah penting agar masalah kesehatan dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih parah."ujarnya.

"Dengan adanya petugas kesehatan yang mau masuk kewilayah

 ,sangat mempunyai peran penting dalam membantu kesehatan masyarakat ,terutama para lansia yang rentan akan penyakit , untuk itu kita dampingi petugas kesehatan dalam mengecek para kesehatan lansia dan remaja Diwilayah,agar dalam proses pemeriksaan kesehatan bisa berjalan lancar tanpa ad hal yang tidak diinginkan."imbuhnya.

Dalam kegiatan ini Dokter Hat selaku kepala Puskesmas pajang dan bertanggung jawab dalam giat ini sangat berterima kasih kepada Babinsa dalam pendampingan ini bisa berjalan lancar dan Aman.

Penulis : Arda 72

Read More

Polda Babel Tertibkan Tambang Ilegal di Kawasan DAS Kabupaten Bangka.

Tim gabungan Polda Bangka Belitung terjun langsung memberikan imbauan kepada sejumlah penambang agar tidak melakukan penambangan dikawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Jada Bahrain Merawang Kabupaten Bangka.

Dalam kegiatan penertiban sekaligus imbauan ini langsung dipimpin Kasubdit IV Tipidter AKBP Iqbal Surbakti bersama anggota Ditreskrimsus dengan melibatkan jajaran Polres Bangka.

"Jadi ini atensi langsung dari Pak Kapolda Irjen Pol Viktor Sihombing agar segera menertibkan aktivitas tambang ilegal di DAS karena ini mengganggu serta berdampak pada kelestarian lingkungan,"kata Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso, Kamis (29/1/26). 

Menurut Agus, para personel ini diterjunkan usai adanya laporan dari masyarakat terkait keresahan karena aktivitas penambangan ilegal dikawasan tersebut.

Agus juga menyebutkan, pihaknya turut melakukan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan di daerah itu. 

"Dari info pak Kasubdit, mereka juga menggelar pertemuan disana bersama Kades dan BPD termasuk yang lainnya untuk membuat kesepakatan disertai penandatangan surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan kegiatan penambangan di DAS Desa Jada Bahrain,"sebutnya.

Perwira melati tiga Polri ini juga menegaskan komitmen Polda Babel untuk melakukan berbagai upaya terhadap aktivitas penambangan terutama dilokasi yang dilarang menambang.

"Sekali lagi, ini adalah wujud komitmen kita Polda Babel. Oleh karena itu kita minta ini segera dihentikan, apabila masih ditemukan ada yang masih melakukan kegiatan ilegal tersebut akan kita ambil upaya penegakan hukum,"tegasnya.

(HR) 

Read More