Majalengka saat ini berada pada fase penting dalam perjalanan pemerintahannya. Berbagai upaya pembenahan birokrasi terus dilakukan setelah sekian lama publik menilai adanya kerusakan tata kelola yang diwariskan dari masa sebelumnya. Harapan masyarakat sesungguhnya sederhana: lahirnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Namun di tengah proses pembenahan tersebut, ruang publik justru diramaikan oleh isu rotasi dan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN). Percakapan mengenai adanya “titipan jabatan” hingga dugaan jual beli posisi kembali mencuat dan menyebar luas, terutama melalui media sosial. Berbagai unggahan, komentar, dan narasi yang beredar seolah membentuk opini bahwa rotasi jabatan kali ini tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan kompetensi.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mampukah Pemerintah Kabupaten Majalengka menahan guncingan tersebut?
Di era digital, persepsi publik sering kali terbentuk lebih cepat daripada klarifikasi pemerintah. Ketika media sosial terus memframing bahwa pengangkatan dan rotasi ASN dipengaruhi oleh oknum tertentu, kepercayaan masyarakat dapat tergerus apabila pemerintah tidak segera menjawabnya dengan keterbukaan. Transparansi menjadi kata kunci. Publik ingin mengetahui apakah proses seleksi pejabat benar-benar didasarkan pada kemampuan, rekam jejak, inovasi, dan integritas.
Pemerintah tentu memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa keadaan saat ini lebih baik dibanding sebelumnya. Salah satunya dengan membuka mekanisme penjaringan pejabat secara jelas, menyampaikan indikator penilaian, serta memastikan setiap ASN memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, isu miring perlahan akan kehilangan ruang.
Meski demikian, gonjang-ganjing yang terus beredar tidak bisa dianggap remeh. Pemerintahan Kabupaten Majalengka kini mendekati dua tahun masa kepemimpinan. Pada fase ini masyarakat mulai menilai bukan lagi janji, melainkan hasil nyata. Karena itu, isu rotasi jabatan berpotensi memengaruhi elektabilitas pemerintah apabila dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai.
Masyarakat tentu berharap cita-cita yang disampaikan dalam kampanye dan janji politik dapat diwujudkan dengan baik. Pembenahan birokrasi tidak cukup hanya dengan mengganti pejabat, tetapi juga harus diikuti perubahan budaya kerja, peningkatan pelayanan, serta pengelolaan pemerintahan yang tertib dan profesional.
Lalu, masihkah pengelolaan pemerintahan kita semrawut? Jawabannya akan terlihat dari keberanian pemerintah membangun sistem yang akuntabel dan bebas intervensi. Publik akan menilai dari fakta, bukan sekadar slogan.
Sebagai masyarakat Majalengka, kami menantikan yang terbaik. Kami berharap pemerintah mampu menghadirkan suasana yang nyaman dan tenteram sehingga warga dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa dihantui kecurigaan terhadap birokrasi. Majalengka membutuhkan pemerintahan yang dipercaya rakyat, karena dari kepercayaan itulah pembangunan dapat berjalan dengan tenang, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Editor: Didin.MH
