Koordinator BGN Wonosobo Ajak Masyarakat Awasi Pelaksanaan Program MBG

WONOSOBO — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program ini dilandasi oleh dasar konstitusional dan semangat kesejahteraan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) tentang hak setiap warga negara memperoleh layanan kesehatan, serta Pasal 31 yang menjamin hak atas pendidikan yang layak.(05/02/2026)

Pemenuhan kebutuhan gizi dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung proses belajar dan tumbuh kembang anak. Tanpa asupan nutrisi yang cukup, anak-anak akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, berprestasi, serta berkembang secara optimal.

Selain itu, Program MBG juga diarahkan sebagai langkah konkret pemerintah dalam penanganan stunting dan gizi buruk. Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan serius terkait prevalensi stunting (tengkes), yang apabila tidak ditangani sejak dini dapat berdampak pada terhambatnya perkembangan otak, menurunnya daya tahan tubuh, serta berkurangnya potensi kecerdasan (IQ) di masa dewasa.

Guna menggali informasi lebih dalam terkait pelaksanaan Program MBG di daerah, awak media melakukan pertemuan dan diskusi langsung bersama Koordinator Wilayah Kabupaten Wonosobo, Satika Mahda, yang membawahi seluruh dapur MBG di wilayah Kabupaten Wonosobo. Pertemuan tersebut berlangsung santai namun informatif di Temu Kamu Caffe, Wonosobo.

Dalam keterangannya, Satika Mahda menyampaikan bahwa saat ini telah terdapat 78 dapur MBG yang aktif beroperasi di Kabupaten Wonosobo. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah hingga mencapai lebih dari 100 dapur MBG seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan cakupan program pemerintah tersebut.

Ia menegaskan bahwa pendirian dapur MBG tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses berada di bawah pengawasan ketat Badan Gizi Nasional (BGN). Beberapa persyaratan utama yang wajib dipenuhi antara lain memiliki yayasan yang legal, lokasi dapur yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) BGN, serta faktor-faktor penunjang lain yang telah ditetapkan.

"Setiap yayasan diperbolehkan memiliki maksimal sepuluh dapur MBG. Kepemilikan tidak dibatasi siapa pun, yang terpenting memenuhi kategori yang diizinkan oleh BGN, termasuk kesiapan permodalan," ujar Satika Mahda.

Lebih lanjut, Satika juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya Program MBG agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Ia membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan pelaksanaan dapur MBG yang tidak sesuai SOP.

"Jika di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP BGN, masyarakat dipersilakan melaporkan kepada kami dengan menyertakan bukti yang kuat. Laporan tersebut pasti akan kami tindak lanjuti untuk dilakukan pengecekan sekaligus mencari solusi terbaik," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Satika Mahda juga menjelaskan bahwa setiap dapur MBG wajib menyiapkan dua jenis porsi makanan, yakni porsi besar dan porsi kecil. Porsi besar senilai Rp10.000 diperuntukkan bagi siswa kelas 4 SD hingga SMA serta ibu hamil. Sementara porsi kecil senilai Rp8.000 ditujukan bagi anak-anak TK, balita, serta siswa kelas 1 hingga kelas 3 SD.

Di akhir perbincangan santainya bersama awak media, Satika Mahda menegaskan keterbukaannya terhadap insan pers. Ia mempersilakan awak media untuk kembali melakukan konfirmasi atau pendalaman informasi terkait Program MBG, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi melalui WhatsApp.

(Team)

Read More

MKKS SMK Se-Kabupaten Brebes Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026

Brebes – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Se-Kabupaten Brebes menyampaikan ucapan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers di Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Momentum Hari Pers Nasional ini dinilai sebagai pengingat akan peran strategis pers sebagai pilar demokrasi serta mitra penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pemberitaan yang edukatif dan konstruktif, pers turut mendorong kemajuan di berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan.

MKKS SMK Se-Kabupaten Brebes mengapresiasi dedikasi dan profesionalisme para jurnalis yang terus bekerja dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya.

Sinergi antara pers dan dunia pendidikan diharapkan semakin kuat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pembentukan karakter peserta didik yang kritis, kreatif, dan berdaya saing.

Pada peringatan Hari Pers Nasional 2026 ini, MKKS SMK Se-Kabupaten Brebes berharap pers Indonesia semakin maju, terpercaya, serta terus menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi masyarakat luas.

[Indra team]

Read More

*Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung*

*JAKARTA* – Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.

((A, Rahmat))

Read More

Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

*JAKARTA* – Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.

Read More

Polsek Simpang Teritip Polres Bangka Barat Berhasil Ungkap Kasus Percobaan Pencurian

Jajaran Polsek Simpang Teritip Polres Bangka Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui langkah penyelidikan yang profesional dan terukur, polisi berhasil mengungkap kasus tindak pidana percobaan pencurian yang terjadi di wilayah Kecamatan Simpang Teritip.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aksi percobaan pencurian yang disertai perlawanan terhadap korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Simpang Teritip segera melakukan serangkaian penyelidikan guna mengidentifikasi dan mencari keberadaan pelaku.

Hasilnya, seorang pria berinisial AM alias Olib (39) berhasil diamankan oleh petugas. Dalam proses penangkapan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut.

Peran Polsek sebagai Garda Terdepan Pelayanan Publik

Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha, S.H., S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Bangka Barat Iptu Yos Sudarso, menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari tugas Polri sebagai unsur pemerintahan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Polsek Simpang Teritip sebagai garda terdepan Polres Bangka Barat terus berupaya hadir di tengah masyarakat. Setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara profesional guna memberikan rasa aman dan kepastian hukum," ujar Iptu Yos Sudarso.

Ia menambahkan, keberhasilan pengungkapan ini mencerminkan kesiapsiagaan personel Polsek Simpang Teritip dalam merespons setiap potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukumnya.

Barang Bukti Diamankan, Proses Hukum Berjalan

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa,

Senjata tajam jenis parang,

Tiga buah jerigen,

Satu helai pakaian yang digunakan untuk menutup wajah,

Satu buah selang,

Saat ini, pelaku telah diamankan di Polsek Simpang Teritip untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta melengkapi administrasi penyidikan dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga situasi keamanan di lingkungan masing-masing serta segera melaporkan apabila menemukan adanya potensi tindak pidana.

"Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Polsek Simpang Teritip siap melayani dan melindungi masyarakat," tutup Iptu Yos.

(HR) 

Read More

​Operasi SAR Tambang Pemali Berakhir, Jasad Korban Terakhir Berhasil Ditemukan

​BANGKA (7 Februari 2026) – Memasuki hari keenam pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad penambang yang tertimbun longsor di Tambang Pondi, Pemali. Korban terakhir atas nama Soleh Hidayat(L/32) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 13.33 WIB, tidak jauh dari lokasi awal kejadian.

​Segera setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi oleh tim gabungan yang terdiri dari:

​Kantor SAR Pangkalpinang

​SAR Brimob & Polres Bangka

​Polsek Pemali

​BPBD Kabupaten Bangka

​Relawan Laskar Sekaban serta

​Pihak keluarga korban

​Jasad korban kemudian dibawa menuju RSUD Sungailiat untuk proses penanganan lebih lanjut.

​Kepala Kantor SAR Pangkalpinang, Mikel Rachman Junika, membenarkan keberhasilan penemuan tersebut dan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat.

​"Alhamdulillah, siang hari ini jasad penambang yang tertimbun longsor di Tambang Kondi Pemali berhasil kita temukan. Kami telah berkoordinasi dengan keluarga korban yang datang langsung dari Banten untuk proses evakuasi ke RSUD Sungailiat," jelas Mikel.

​Ia juga menambahkan bahwa dengan ditemukannya seluruh korban, misi kemanusiaan ini resmi berakhir. "Terima kasih kepada segenap unsur SAR gabungan yang telah bekerja keras selama enam hari ini. Dengan ini, operasi SAR dinyatakan ditutup," pungkasnya.

(HR) 

Read More

Polda Babel Resmi Tetapkan 3 Tersangka Di Insiden Tambang Pondi Kabupaten Bangka.

 

Pangkalpinang, Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung resmi menetapkan 3 orang sebagai tersangka pada insiden kecelakaan tambang serta penambangan timah Pondi di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka beberapa waktu lalu.

Demikian hal itu disampaikan Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda, Jumat (6/2/26) siang.

Kapolda menyebutkan, penetapan ketiga tersangka ini dilakukan usai penyidik melakukan penyidikan serta pemeriksaan terhadap belasan saksi.

"Setelah melakukan serangkaian penyidikan dan memeriksa 16 saksi, penyidik menetapkan 3 tersangka yang saat ini sudah dilakukan penahanan sejak tanggal 5 Februari 2026,"kata Viktor kepada wartawan.

Dari ketiga tersangka ini, kata Kapolda, proses peristiwanya telah dipisahkan oleh penyidik diantaranya aktivitas penambangan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan penambangan timah ilegal.

"Ada 2 peristiwa disana yang kegiatannya sama dan prosesnya kami pisahkan. Pertama untuk inisial ‎Kh alias A alias HKS, serta S alias A merupakan pemilik, pemodal serta kolektor timah, yang aktivitasnya mengakibatkan tujuh pekerja tambang meninggal dunia,"ujar Viktor.

"Sedangkan tersangka S alias A pemilik pemodal dan kolektor, yang beraktivitas di sebelahnya dengan delapan orang pekerja,"sambungnya.

Selain memeriksa saksi-saksi, penyidik juga melakukan langkah proses penyitaan terhadap barang bukti 1 unit excavator termasuk ada 2 alat berat yang diduga masih tertimbun, peralatan tambang, pasir timah seberat 275 kilogram dan beberapa dokumen lainnya.

"Untuk barang buktinya saat ini sudah diamankan oleh penyidik dan menjadi bahan proses penyidikan selanjutnya,"terangnya.

Sementara itu, Eks Kadivkum Polri ini juga menambahkan hingga saat ini pihaknya masih berada di lokasi penambangan tersebut.

Selain melakukan proses penyidikan, pihaknya bersama Tim SAR, masih teurs melakukan upaya pencarian terhadap 1 korban yang belum ditemukan.

(HR) 

Read More

Patroli Keamanan Malam , Babinsa Bersama Linmas

Wonogiri - Dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah, Babinsa Koramil 21/Bulukerto , Peltu Budi S, memimpin patroli keamanan bersama anggota Linmas, Karang Taruna, dan warga masyarakat Kecamatan Bulukerto. Kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini bertujuan untuk mengawasi dan memastikan situasi keamanan di wilayah tersebut tetap terkendali. Kamis malam (6/2). 

‎

‎Patroli ini merupakan bagian dari upaya rutin yang dilakukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya pada malam hari. Peltu Budi S mengungkapkan, patroli tersebut melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan bentuk sinergi antara TNI, Linmas, Karang Taruna, dan masyarakat.

‎

‎"Kami berharap dengan adanya kegiatan patroli keamanan seperti ini, wilayah Bangkat tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

‎

‎Patroli yang dilakukan melibatkan pemeriksaan rutin di titik-titik rawan serta dialog dengan warga untuk mendengar keluhan atau informasi yang berhubungan dengan keamanan di lingkungan masing-masing.

‎

‎Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat setempat yang merasa lebih aman dan terlindungi berkat kehadiran aparat dan perangkat masyarakat yang terlibat. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Penulis : Arda 72

Read More

Anggaran BPJS Dipangkas Drastis, Warga Indramayu Menyuarakan Kegelisahan Saat Reses H. Sirojudin

Indramayu - Gelombang keluhan soal BPJS Kesehatan mendominasi kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.Ip., M.Si., yang digelar di Blok Celo, Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Senin (6/2/2026). Warga secara terbuka menyuarakan kegelisahan mereka setelah banyak di antaranya mendadak kehilangan akses jaminan kesehatan akibat pemangkasan anggaran.

Reses Masa Persidangan I Tahun 2026 itu berubah menjadi ruang curhat kolektif masyarakat kecil. Isu BPJS mencuat sebagai persoalan paling krusial, menyusul turunnya anggaran Universal Health Coverage (UHC) Indramayu secara drastis.

Sirojudin mengungkapkan, pada tahun 2025 anggaran BPJS Kesehatan Indramayu masih berada di kisaran Rp200 miliar, namun pada 2026 merosot tajam menjadi sekitar Rp56 miliar. Dampaknya, jumlah warga yang tercover BPJS anjlok dari hampir satu juta jiwa menjadi hanya sekitar 250 ribu orang.

"Ini penurunan yang sangat tidak masuk akal. Kalau dulu hampir seluruh warga miskin terjamin, sekarang tinggal seperempatnya. Seolah-olah orang miskin tidak boleh sakit," tegas politisi PDI Perjuangan itu di hadapan warga, yang menyambut pernyataan tersebut dengan anggukan dan keluhan serupa.

Dalam dialog reses, Sirojudin bahkan mendengar langsung curahan hati warga yang BPJSnya tiba-tiba nonaktif tanpa penjelasan jelas.

"Ada ibu-ibu yang mengadu, BPJSnya diputus karena kuota dipangkas. Ini menimbulkan kegaduhan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Mereka takut sakit karena tak tahu harus berobat ke mana," ujarnya.

Menurut Sirojudin, persoalan BPJS ini bukan sekadar teknis administrasi, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Indramayu melalui Komisi II berencana segera memanggil Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk meminta penjelasan menyeluruh.

"Kami ingin tahu, ini kebijakan dari pusat atau daerah? Jangan sampai masyarakat jadi korban saling lempar tanggung jawab," katanya.

Ironisnya, pemangkasan anggaran kesehatan terjadi di saat kondisi keuangan daerah justru membaik. Sirojudin menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indramayu meningkat signifikan, dari sebelumnya sekitar Rp600–700 miliar menjadi kurang lebih Rp900 miliar.

"Dengan PAD yang naik, seharusnya sektor kesehatan bisa diamankan. Kalau Rp200 miliar itu dialokasikan kembali untuk BPJS, masyarakat pasti jauh lebih tenang," tandasnya.

Selain persoalan BPJS, warga juga menyampaikan aspirasi terkait saluran irigasi dan normalisasi drainase di wilayah Blok Celo. Sirojudin menilai persoalan irigasi tetap penting, namun menegaskan bahwa jaminan kesehatan tidak kalah mendesak.

"Jalan bagus tapi air tergenang itu masalah. Tapi sakit tanpa BPJS itu jauh lebih menakutkan bagi masyarakat kecil," ucapnya.

Dirinyapun berkomitmen mengawal seluruh aspirasi hasil reses, termasuk normalisasi saluran air, dengan tetap mengedepankan kepentingan bersama meski berpotensi bersinggungan dengan bangunan di atas lahan negara.

"Semua akan kita komunikasikan. Prinsipnya, hak dasar masyarakat, terutama kesehatan harus dilindungi," pungkas Sirojudin. (Wira Hadiyono)

Read More

SMK Islam Randudongkal Pemalang Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026

PEMALANG — Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, keluarga besar SMK Islam Randudongkal, Kabupaten Pemalang, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh insan pers di Indonesia atas dedikasi dan kontribusinya dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

Atas nama Kepala Sekolah, staf, serta seluruh dewan guru, SMK Islam Randudongkal mengapresiasi peran pers yang selama ini konsisten menghadirkan pemberitaan yang edukatif, objektif, dan mencerdaskan bangsa, khususnya dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan.

“Kami mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026 kepada seluruh insan pers. 

Pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi sekaligus penyampai informasi yang berimbang dan bertanggung jawab kepada publik,” ujar pihak sekolah dalam keterangannya, Selasa (9/2/2026).

Menurutnya, sinergi antara dunia pendidikan dan media massa sangat penting dalam membangun karakter generasi muda yang kritis, berwawasan luas, serta berakhlak mulia.

 

Melalui pemberitaan yang akurat dan beretika, pers turut andil dalam menciptakan iklim pendidikan yang sehat dan transparan.

SMK Islam Randudongkal berharap insan pers terus menjaga profesionalisme, integritas, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, sehingga tetap menjadi suara kebenaran dan pilar demokrasi bagi bangsa Indonesia.

[Indra team]

Read More