Buser Presisi

Media Buser Presisi

Media Buser Presisi
Ungkap Fakta Melalui Berita

Berita Terkini

Dirut Perumdam TDA Indramayu Tegaskan Dana Rp 2 Miliar Aman dan Sesuai Peruntukan di Kejari

Indramayu – Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu (TDA) Kabupaten Indramayu, H. Nurpan, S.E., M.Si., memberikan klarifikasi menyeluruh se...

Postingan Populer

Selasa, 02 Desember 2025

Dirut Perumdam TDA Indramayu Tegaskan Dana Rp 2 Miliar Aman dan Sesuai Peruntukan di Kejari

Indramayu – Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu (TDA) Kabupaten Indramayu, H. Nurpan, S.E., M.Si., memberikan klarifikasi menyeluruh seusai memenuhi undangan permintaan keterangan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu pada Selasa 02 Desember 2025.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan isu dana Rp2 miliar yang sempat mengemuka dan menjadi sorotan publik. Nurpan hadir dengan sikap kooperatif, menjawab sekitar 15 pertanyaan penyidik serta menyerahkan seluruh dokumen pendukung yang dibutuhkan.

Dengan nada santai ditengah pintu masuk ruang pelayanan Perumdam Tirta Darma Ayu dalam keterangannya, Nurpan menegaskan bahwa tidak ada penyimpangan atau indikasi korupsi terkait isu dana Rp2 miliar tersebut. 

"Semua dokumen sudah kami serahkan, dan kami berharap penyelidikan ini bisa memberikan kejelasan kepada publik," ujarnya.

Nurpan menambahkan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Kejari Indramayu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di tubuh Perumdam TDA. "Kami ingin masyarakat tahu bahwa perusahaan daerah ini tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tanpa ada praktik yang merugikan," tegasnya.

Poin apa saja saat ditanya oleh pihak Kejari, Dirut Nurpan menjelaskan salah satunya adalah fokus pemeriksaan yang menyoal keberadaan dana Rp2 miliar yang ramai dipersoalkan publik. Nurpan menegaskan bahwa dana tersebut telah dikembalikan kepada PDAM dan selanjutnya sudah dialihkan kepada PT TNS sesuai peruntukan dalam kontrak investasi.

"Uang itu sudah dikembalikan kepada PDAM dan langsung kami transfer ke PT TNS sesuai voucher dan peruntukannya dari awal. Dana tersebut memang merupakan kewajiban PDAM dalam kontrak investasi," jelasnya.

Nurpan juga menyampaikan bahwa Perumdam telah melunasi kewajiban pembayaran air curah kepada PDAM Kabupaten Kuningan. Ia berharap isu yang berkembang tidak disalah artikan dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

"Kalau ada yang kurang paham, di jnternal Perumdam sebenarnya bisa diselesaikan dengan bertanya. Semua kronologi dan peruntukan dana sudah saya jelaskan lengkap dengan bukti bukti yang kuat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nurpan turut menyayangkan adanya penyebaran dokumen di internal, termasuk surat dari Kejaksaan, yang seharusnya bersifat rahasia namun beredar di kalangan publik. Nurpan membenarkan bahwa oknum yang melakukan penyebaran surat rahasia akan. di proses secara hukum oleh Kejari Indramayu. 

"Saya ga tau mas siapa karyawan yang sudah berani menyebarluaskan surat rahasia dari Kejari. Yang jelas siapapun orang yang menyebarluaskan surat rahasia itu pihak Kejari akan memprosesnya secara hukum, " tutupnya. 

Masyarakat Indramayu berharap klarifikasi ini dapat meredam kegaduhan yang sempat berkembang. Dukungan publik terhadap proses hukum juga dinilai penting agar isu yang beredar tidak menjadi bola liar yang merugikan citra Perumdam Tirta Dharma Ayu. (Wira)

Dewan Kiki Arindi Gerak Cepat Bantu Dua Warga Miskin di Kertasemaya, Kolaborasi Pemerintah & Puskesmas Jadi Harapan Baru

Indramayu – Kepedulian terhadap warga kurang mampu kembali ditunjukkan Anggota DPRD Indramayu dari Fraksi PKB, Kiki Arindi, S.T. Bersama UPTD Puskesmas Kertasemaya, Kiki turun langsung menindaklanjuti kondisi memprihatinkan dua warga Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya Junedi (51) dan Muhaemin (57).

Keduanya hidup dalam kondisi kesehatan yang serius, sementara sisi ekonomi keluarga tak mampu menopang biaya perawatan. Selama ini, mereka hanya mengandalkan bantuan dari tetangga sekitar.

Junedi baru saja keluar dari RSUD Indramayu dengan diagnosis abses di punggung. Meski ada progres positif, ia masih membutuhkan perawatan lanjutan agar kondisinya pulih.

Dokter UPTD Puskesmas Kertasemaya, Dr. Deksa Alveryna, memastikan pihaknya siap memberikan layanan terbaik, termasuk melalui program Dokmaru (Dokter Datang ke Rumah) bagi pasien yang sulit beraktivitas.

Berbeda dengan Junedi, Muhaemin sudah terbaring lumpuh sejak 2018 dan tidak pernah mendapat pengobatan karena terhambat persoalan administrasi. Identitas kependudukannya belum dimutasi dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, sehingga tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan.

Melihat kondisi ini, Dewan Kiki Arindi bergerak cepat. Ia langsung turun ke rumah Muhaemin dan menegaskan bahwa penyelesaian administrasi menjadi langkah paling mendesak.

"Langkah awal yang dibantu adalah mengurus mutasi identitas kependudukan terlebih dahulu, kemudian bisa untuk dibantu ke hal lain," tegas Kiki Arindi.

Keluarga kedua pasien, yang selama ini berjuang untuk sekadar makan sehari-hari, menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Pemerintah Desa Tenajar Lor, tenaga kesehatan Puskesmas, dan khususnya kepada Dewan Kiki Arindi, yang dianggap selalu hadir ketika rakyat membutuhkan.

"Dengan kehadiran kepedulian pemerintah desa, UPTD Puskesmas, dan dukungan Dewan Kiki Arindi, tentu dapat meringankan beban Junedi dan Muhaemin," tulis keterangan resmi keluarga.

Langkah nyata ini menjadi bukti bahwa sinergi antara wakil rakyat dan layanan kesehatan dapat memberi dampak langsung bagi warga yang paling membutuhkan.

Kiki berharap, proses penanganan baik medis maupun administrasi dapat menjadi solusi permanen agar Junedi dan Muhaemin mendapat hak atas pelayanan kesehatan yang layak. (Wira)

Sat Resnarkoba Gelar Ops Miras di Panjunan, Amankan Berbagai Jenis Minuman Beralkohol

Cirebon Kota – Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota melaksanakan Operasi Minuman Keras pada Selasa (02/12/2025) pukul 16.00 WIB di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, dengan sasaran warung yang diduga menjual minuman beralkohol secara ilegal guna menekan potensi kerawanan sosial yang dapat muncul akibat peredaran miras. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya rutin kepolisian dalam menjaga lingkungan tetap tertib serta mengurangi risiko gangguan keamanan yang dipicu penyalahgunaan minuman beralkohol.

Personel Unit Sat Resnarkoba diterjunkan untuk menyisir sejumlah titik yang dianggap rawan peredaran miras, dengan fokus pemeriksaan pada warung-warung yang berada di kawasan pemukiman padat penduduk. Pendekatan dilakukan secara humanis namun tegas, agar pelaksanaan operasi tetap berjalan efektif tanpa menimbulkan gesekan dengan warga sekitar lokasi pemeriksaan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mendatangi warung milik Sdr. D yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, setelah menerima informasi terkait dugaan adanya penjualan alkohol di tempat tersebut. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh pada rak penyimpanan serta area belakang warung yang berpotensi digunakan sebagai tempat penyimpanan barang.

Petugas kemudian menemukan berbagai jenis minuman keras yang disimpan dalam jumlah berbeda, sehingga langsung diamankan untuk mencegah peredarannya kembali kepada masyarakat. Proses penyitaan dilakukan sesuai prosedur, dengan pendataan terperinci terhadap jenis dan jumlah barang yang berada di warung tersebut.

Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi miras jenis Asoka, miras jenis arak Orang Tua, bir hitam, serta bir putih merek Bintang Angker Singaraja, yang seluruhnya ditemukan berada di area penyimpanan warung. Setiap botol dicatat sebagai bagian dari pendataan administrasi yang diperlukan dalam penanganan barang hasil operasi.

Total barang bukti minuman keras yang disita terdiri dari beragam jenis dan merek, yang kemudian dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan penegakan hukum. Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada celah bagi para penjual untuk kembali mengedarkan minuman keras secara bebas.

Operasi miras ini menjadi bagian dari tindakan preventif Polres Cirebon Kota dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, terutama menjelang akhir pekan dan libur panjang ketika potensi konsumsi alkohol meningkat. Kepolisian menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan.

Petugas juga mengimbau masyarakat untuk membantu memberikan informasi apabila mengetahui praktik penjualan miras ilegal di lingkungannya, sehingga upaya penertiban dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran demi menjaga kenyamanan bersama. Kolaborasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menekan peredaran miras yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

“Kami berterima kasih kepada warga yang terus mendukung pelaksanaan operasi miras, dan kami pastikan bahwa kegiatan serupa akan dilakukan secara konsisten untuk menjaga ketertiban lingkungan,” ujar Kasat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Otong Jubaedi, S.H., M.A.P.

((Bang keling)) 

Sidokkes Polres Aceh Tenggara Layani Cek Kesehatan hingga ke Pelosok, Bagikan Obat-Obatan untuk Warga Desa Lauser Pascabanjir


Buserpresisi ll Kutacane Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Tim Sileksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Aceh Tenggara terus menunjukkan kepedulian mereka terhadap masyarakat pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara. Pada Selasa (02/12/2025), Sidokkes turun langsung ke Desa Lauser, Kecamatan Ketambe, untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis hingga ke pelosok desa yang terdampak banjir.

Kegiatan dipimpin oleh Kasi Dokkes Polres Aceh Tenggara, dr. Eva Yurisna, bersama personel kesehatan lainnya. Tim melakukan pemeriksaan kesehatan door to door bagi warga yang terdampak, termasuk lansia, anak-anak, serta masyarakat yang mengalami keluhan pascabanjir seperti demam, batuk, flu, penyakit kulit, hingga luka ringan.

Selain pemeriksaan, Sidokkes juga membagikan obat-obatan gratis sesuai keluhan warga. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan akibat terputusnya beberapa jalur dan terganggunya aktivitas setelah banjir.

Dr. Eva Yurisna menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan jemput bola ini merupakan komitmen Polres Aceh Tenggara untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan perhatian dan layanan medis di tengah situasi sulit.

“Kami hadir langsung ke pelosok agar warga terdampak tetap mendapatkan layanan kesehatan. Banyak warga yang belum bisa ke fasilitas medis karena akses terganggu, sehingga Sidokkes turun langsung untuk membantu,” ungkapnya.

Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yulhendri, S.I.K., M.H., secara terpisah menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim Sidokkes.

“Polres Aceh Tenggara berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan ini diharapkan membantu meringankan beban warga dan menjaga kondisi kesehatan mereka pascabanjir,” ujarnya.
Masyarakat Desa Lauser mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Sidokkes Polres Aceh Tenggara. Selain mendapat pengobatan, mereka juga mendapatkan edukasi tentang menjaga kebersihan dan kesehatan di tengah kondisi lingkungan yang masih dipenuhi lumpur pascabanjir.

Kegiatan pelayanan kesehatan ini direncanakan akan terus dilakukan di desa-desa lain yang terdampak banjir hingga kondisi benar-benar pulih.

(MHD SABRI)

Sidokkes Polres Aceh Tenggara Layani Cek Kesehatan hingga ke Pelosok, Bagikan Obat-Obatan untuk Warga Desa Lauser Pascabanjir



Buserpresisi ll Kutacane Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Tim Sileksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Aceh Tenggara terus menunjukkan kepedulian mereka terhadap masyarakat pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara. Pada Selasa (02/12/2025), Sidokkes turun langsung ke Desa Lauser, Kecamatan Ketambe, untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis hingga ke pelosok desa yang terdampak banjir.



Kegiatan dipimpin oleh Kasi Dokkes Polres Aceh Tenggara, dr. Eva Yurisna, bersama personel kesehatan lainnya. Tim melakukan pemeriksaan kesehatan door to door bagi warga yang terdampak, termasuk lansia, anak-anak, serta masyarakat yang mengalami keluhan pascabanjir seperti demam, batuk, flu, penyakit kulit, hingga luka ringan.

Selain pemeriksaan, Sidokkes juga membagikan obat-obatan gratis sesuai keluhan warga. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan akibat terputusnya beberapa jalur dan terganggunya aktivitas setelah banjir.

Dr. Eva Yurisna menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan jemput bola ini merupakan komitmen Polres Aceh Tenggara untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan perhatian dan layanan medis di tengah situasi sulit.

"Kami hadir langsung ke pelosok agar warga terdampak tetap mendapatkan layanan kesehatan. Banyak warga yang belum bisa ke fasilitas medis karena akses terganggu, sehingga Sidokkes turun langsung untuk membantu," ungkapnya.

Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yulhendri, S.I.K., M.H., secara terpisah menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim Sidokkes.

"Polres Aceh Tenggara berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan ini diharapkan membantu meringankan beban warga dan menjaga kondisi kesehatan mereka pascabanjir," ujarnya.

Masyarakat Desa Lauser mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Sidokkes Polres Aceh Tenggara. Selain mendapat pengobatan, mereka juga mendapatkan edukasi tentang menjaga kebersihan dan kesehatan di tengah kondisi lingkungan yang masih dipenuhi lumpur pascabanjir.

Kegiatan pelayanan kesehatan ini direncanakan akan terus dilakukan di desa-desa lain yang terdampak banjir hingga kondisi benar-benar pulih.

(MHD SABRI)

Sidokkes Polres Aceh Tenggara Layani Cek Kesehatan hingga ke Pelosok, Bagikan Obat-Obatan untuk Warga Desa Lauser Pascabanjir



Buserpresisi ll Kutacane Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Tim Sileksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Aceh Tenggara terus menunjukkan kepedulian mereka terhadap masyarakat pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara. Pada Selasa (02/12/2025), Sidokkes turun langsung ke Desa Lauser, Kecamatan Ketambe, untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis hingga ke pelosok desa yang terdampak banjir.

Kegiatan dipimpin oleh Kasi Dokkes Polres Aceh Tenggara, dr. Eva Yurisna, bersama personel kesehatan lainnya. Tim melakukan pemeriksaan kesehatan door to door bagi warga yang terdampak, termasuk lansia, anak-anak, serta masyarakat yang mengalami keluhan pascabanjir seperti demam, batuk, flu, penyakit kulit, hingga luka ringan.

Selain pemeriksaan, Sidokkes juga membagikan obat-obatan gratis sesuai keluhan warga. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan akibat terputusnya beberapa jalur dan terganggunya aktivitas setelah banjir.

Dr. Eva Yurisna menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan jemput bola ini merupakan komitmen Polres Aceh Tenggara untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan perhatian dan layanan medis di tengah situasi sulit.

"Kami hadir langsung ke pelosok agar warga terdampak tetap mendapatkan layanan kesehatan. Banyak warga yang belum bisa ke fasilitas medis karena akses terganggu, sehingga Sidokkes turun langsung untuk membantu," ungkapnya.

Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yulhendri, S.I.K., M.H., secara terpisah menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim Sidokkes.

"Polres Aceh Tenggara berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan ini diharapkan membantu meringankan beban warga dan menjaga kondisi kesehatan mereka pascabanjir," ujarnya.



Masyarakat Desa Lauser mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Sidokkes Polres Aceh Tenggara. Selain mendapat pengobatan, mereka juga mendapatkan edukasi tentang menjaga kebersihan dan kesehatan di tengah kondisi lingkungan yang masih dipenuhi lumpur pascabanjir.

Kegiatan pelayanan kesehatan ini direncanakan akan terus dilakukan di desa-desa lain yang terdampak banjir hingga kondisi benar-benar pulih.

(MHD SABRI)

Wabup Jigus Tekankan ASN Jadi Penggerak Transformasi Digital


KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menekankan aparatur sipil negara (ASN) agar menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan sekaligus menjaga netralitas dan integritas.

“ASN harus menjadi motor transformasi digital, bukan sekadar pelaksana. Gunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan rakyat,” kata pria yang akrab disapa Jigus saat memimpin upacara peringatan HUT Ke-54 Korpri tingkat Kabupaten Cirebon di Alun-alun Kecamatan Ciledug, Senin (1/12/2025).

Ia menyebut, ASN saat ini hidup di era digital yang menuntut perubahan besar dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak.

Karena itu, ASN diminta mampu bekerja cepat, efisien, inovatif, dan berdaya saing, serta meningkatkan kapasitas di bidang teknologi informasi.

Menurut dia, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi, sehingga birokrasi tidak boleh berjalan dengan pola lama yang lamban dan berbelit.

Penerapan layanan berbasis digital dinilai menjadi salah satu kunci meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain menyoroti transformasi digital, Jigus menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan integritas ASN, terutama menghadapi dinamika politik.

Ia mengingatkan ASN agar tidak terseret kepentingan politik praktis dalam menjalankan tugas.

“ASN harus berdiri di atas semua kepentingan politik. Pola karier dan pengembangan profesionalisme ASN harus terbebas dari campur tangan politik maupun kepentingan lain yang dapat mengganggu netralitas,” ujarnya.

Ia mengatakan, kemandirian dan netralitas Korpri menjadi fondasi penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibawa.

ASN, lanjut dia, harus menjadi teladan dalam menjunjung etika jabatan dan nilai kejujuran.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju”.

Jigus menyebut tema tersebut sebagai penegasan tekad Korpri untuk memperkuat persatuan, soliditas, dan integritas ASN di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada anggota Korpri yang bertugas di berbagai wilayah, dari pusat hingga daerah.

Ia mengatakan ASN selama ini menjadi garda depan dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik.

Jigus juga menyinggung komitmen pemerintah terhadap penguatan ASN melalui regulasi terbaru tentang aparatur sipil negara.

Kebijakan tersebut, kata dia, diarahkan untuk menyesuaikan birokrasi dengan perkembangan zaman serta memperkuat perlindungan bagi ASN dan kode etik profesi.

“Kami meminta ASN memegang nilai kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas dalam menjalankan pengabdian,” pungkasnya. (DISKOMINFO) 

Kenaikan Pangkat Pengabdian Dua Personel Polres Cirebon Kota

Cirebon Kota – Pada hari Senin, tanggal (01/12/2025), Polres Cirebon Kota menggelar Upacara Korps Raport Pengabdian untuk dua personel yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam pengabdian mereka, kegiatan ini berlangsung di lapangan apel Polres Cirebon Kota dengan suasana khidmat dan tertib, serta dihadiri oleh seluruh pejabat utama, Kapolsek jajaran, perwira, Bintara, dan ASN Polres Cirebon Kota.

Upacara dimulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 09.00 WIB, di mana seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh perhatian dan disiplin, sekaligus memberikan penghormatan kepada personel yang menerima kenaikan pangkat sebagai bentuk apresiasi institusi terhadap kinerja dan dedikasi mereka.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar, S.H., S.I.K., M.Si., yang memberikan arahan dan motivasi, menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas kepolisian, sehingga setiap personel dapat menjadi teladan bagi rekan-rekannya.
Hadirnya pejabat utama, Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polres Cirebon Kota menambah khidmat suasana upacara, menegaskan bahwa kenaikan pangkat pengabdian merupakan wujud penghargaan institusi terhadap anggota yang konsisten menjaga tanggung jawab dan etika profesi.

Dua personel yang menerima kenaikan pangkat pengabdian pada momen ini adalah Asep Parlan, naik dari Aiptu menjadi Ipda, dan Sunardji, naik dari Aipda menjadi Aiptu, keduanya memperoleh penghargaan karena catatan pengabdian bersih dari pelanggaran serta komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas kepolisian.

Kenaikan pangkat ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel Polri sekaligus menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi yang telah diberikan, memberikan motivasi kepada seluruh anggota untuk meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres Eko Iskandar menegaskan bahwa kenaikan pangkat pengabdian tidak otomatis diberikan kepada semua personel, melainkan hanya kepada anggota yang terbukti disiplin, bertanggung jawab, dan tanpa catatan pelanggaran, sehingga penghargaan ini menjadi simbol kepercayaan institusi terhadap kinerja anggota.

Selama pelaksanaan upacara, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan khidmat, menciptakan momen penting bagi anggota yang menerima kenaikan pangkat sekaligus menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polres Cirebon Kota untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas.
“Kenaikan pangkat pengabdian ini menjadi penghargaan bagi anggota yang berdedikasi, disiplin, dan menjaga integritas,” ujar Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto. “Semoga momentum ini mendorong seluruh personel untuk terus bekerja profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”

((Bang keling)) 

Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kantor Kesbangpol Tingkatkan Kesadaran ASN Cirebon Kota

Cirebon Kota – Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan daerah kembali diperkuat dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang digelar Polres Cirebon Kota pada Selasa (02/12/2025) sekitar pukul 09.00 WIB di kantor Dinas Kesbangpol Kota Cirebon, Jalan Ks. Tubun, Kecamatan Kejaksan, dengan menghadirkan peserta dari berbagai instansi strategis yang berperan langsung dalam pelayanan publik sehingga kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapsiagaan aparatur terhadap ancaman narkoba.

Kegiatan sosialisasi dipimpin oleh Aiptu Juhariah, S.H., selaku Kaurmintu Sat Resnarkoba Polres Cirebon Kota, yang hadir bersama staf Urmin untuk memberikan pemaparan komprehensif terkait bahaya narkoba, mulai dari jenis-jenis narkotika yang kini beredar, pola penyalahgunaan yang semakin kompleks, hingga dampak fisik, mental, dan sosial yang dapat merusak kualitas hidup penggunanya serta menurunkan produktivitas aparatur negara yang berperan dalam pelayanan masyarakat.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini meliputi Kepala Dinas Kesbangpol beserta jajaran staf, perwakilan BNN Kota Cirebon, pegawai ASN dari berbagai dinas, jajaran Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, serta perwakilan staf kelurahan se-Kota Cirebon, yang seluruhnya dilibatkan guna memastikan bahwa materi pencegahan narkoba dapat dipahami secara menyeluruh oleh berbagai unsur pemerintahan yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat.

Dalam paparannya, Aiptu Juhariah menjelaskan dengan rinci bagaimana narkoba tidak hanya merusak kondisi kesehatan penggunanya, tetapi juga berpotensi mencoreng wibawa pemerintah apabila ada aparatur negara yang terlibat penyalahgunaan, sehingga penting bagi setiap ASN untuk memiliki pengetahuan, kesadaran, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga diri serta lingkungan kerjanya dari ancaman narkotika.

Selain membahas dampak dan bahaya narkoba, pemateri juga memberikan contoh modus-modus peredaran yang kini banyak menyasar kalangan pekerja maupun pegawai pemerintah, termasuk peredaran secara daring, penyalahgunaan obat resep, hingga keterlibatan jaringan yang memanfaatkan kelemahan pengawasan lingkungan kerja, sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra, pelaporan cepat, dan koordinasi yang baik antarinstansi.

Para peserta juga diberi pemahaman tentang gejala awal seseorang yang mulai terpapar narkoba, langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, serta pentingnya deteksi dini baik di lingkungan keluarga maupun tempat kerja sebagai upaya melindungi rekan sejawat dan masyarakat dari risiko yang lebih besar jika keterlibatan narkoba dibiarkan tanpa penanganan.
Kegiatan sosialisasi ini turut mendorong peningkatan sinergitas antara Polres Cirebon Kota, BNN, dan instansi pemerintah daerah, di mana kolaborasi yang kuat dinilai mampu mempercepat proses pencegahan dan penanganan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN, sehingga pola pengawasan dapat berjalan lebih disiplin, sistematis, dan berkelanjutan.

Dari seluruh rangkaian kegiatan, peserta memberikan respons yang sangat positif karena materi yang disampaikan tidak hanya membuka wawasan, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai risiko yang dapat terjadi di lingkungan kerja, sehingga sosialisasi ini dianggap relevan untuk memperkuat integritas aparatur negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang profesional dan bebas dari pengaruh narkoba.

Melalui edukasi yang diberikan dalam kegiatan ini, Polres Cirebon Kota berharap seluruh peserta dapat menyebarluaskan kembali informasi terkait bahaya narkoba kepada rekan kerja maupun masyarakat, sehingga semakin banyak pihak yang memiliki pemahaman yang benar dan mampu mengantisipasi sedini mungkin segala bentuk penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkotika.

“Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, kami ingin memastikan seluruh ASN memiliki pemahaman yang kuat mengenai bahaya narkoba, memahami dampak jangka panjangnya, serta mampu berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan pemerintah dan masyarakat,” ujar Kasat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota, AKP Otong Jubaedi, S.H., M.A.P.
“Kami dari Seksi Humas melihat kegiatan ini sangat strategis karena bukan hanya memberikan edukasi, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif seluruh aparatur untuk menjaga integritas, kewaspadaan, dan komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang benar-benar bebas dari narkoba,” tambah Kasi Humas Polres Cirebon Kota, AKP M. Aris Hermanto.

((Bang keling)) 

Dugaan Anggaran Siluman di Panguragan Wetan: Transparansi Publik Dipertanyakan

Kabupaten Cirebon – Buserpresisi.com
Pada Selasa, 2 Desember 2025, Tim awak media menemukan indikasi ketidakterbukaan dalam pelaksanaan proyek renovasi Kantor PKK dan Posyandu di Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Proyek yang bersumber dari Dana Bantuan Provinsi (Banprov) tersebut diduga kuat tidak menyertakan papan informasi proyek, yang seharusnya menjadi standar transparansi kepada publik.

Dana Banprov sendiri merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun ketika pengelolaannya tidak dibarengi dengan keterbukaan, maka potensi penyalahgunaan menjadi hal yang patut dicurigai.

Saat tim media mencoba mengkonfirmasi langsung ke kantor desa, diketahui Kuwu atau Kepala Desa sedang tidak berada di tempat. “Pak Kuwu lagi di Kecamatan,” ujar salah satu perangkat desa. Saat pertanyaan diarahkan kepada para pekerja di lapangan mengenai tidak adanya papan proyek, mereka justru menyarankan agar menghubungi Ketua Pelaksana. 

Lewat WA kata sekdes atau ibu ulis itu  dana Banprov senilai 98 juta katanya“Tanya saja mas langsung ke Pak Asmuni,” ungkapnya. 

Ketiadaan papan proyek dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip transparansi anggaran publik. Sesuai dengan *UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, setiap kegiatan yang dibiayai oleh negara wajib diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk detail proyek, nilai anggaran, jenis pekerjaan, dan jangka waktu pelaksanaan.

Tak hanya itu, *Peraturan Menteri Desa* tentang pengelolaan keuangan desa juga menegaskan pentingnya tata kelola yang akuntabel dan transparan. Tanpa papan proyek, masyarakat kehilangan akses terhadap informasi dasar terkait kegiatan yang berlangsung di desanya.
Kasus ini menjadi momentum penting untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam mengawasi penggunaan anggaran desa. Dugaan anggaran “siluman” seperti ini bisa dicegah jika warga lebih aktif mempertanyakan dan mengawasi setiap pembangunan yang ada di lingkungannya.

Pemerintah daerah, inspektorat, dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti berita ini secara serius agar kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan desa tetap terjaga.

*((Bang Keling))*