Perjuangan Mendapatkan Kebenaran Belum Selesai LSM RAKO Menanti Sidang KIP Terkait Proyek Preservasi Jalan Wori - Likupang - Girian

Media Buser Presisi

Media Buser Presisi
Ungkap Fakta Melalui Berita

Berita Terkini

Polres Wonosobo Beri Kejutan HUT TNI ke-79 ke Kodim 0707 dengan Kue dan Tumpeng

Wonosobo – buserpresisi.com Sehari jelang peringatan HUT TNI ke-79, Polres Wonosobo memberikan kejutan kepada Kodim 0707/Wonosobo, Jumat (4...

Postingan Populer

Senin, 23 September 2024

Perjuangan Mendapatkan Kebenaran Belum Selesai LSM RAKO Menanti Sidang KIP Terkait Proyek Preservasi Jalan Wori - Likupang - Girian

Manado, 23 September 2024 || Ketua LSM Anti Korupsi Sulawesi Utara (Sulut) Rakyat Anti Korupsi (RAKO) Harianto menyatakan bahwa pihaknya tengah menanti hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait proyek preservasi jalan yang sedang berlangsung. Menurutnya, hasil audit tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait sisa anggaran tender proyek yang mencapai Rp27 miliar.

"Kami masih menunggu hasil audit BPK RI. Ini penting agar semuanya lebih terang benderang, terutama terkait sisa hasil tender yang jumlahnya mencapai Rp27 miliar," ungkap Ketua LSM Anti Korupsi Sulut Harianto RAKO saat ditemui awak media.

Audit yang saat ini sedang diproses oleh BPK RI dianggap menjadi kunci untuk mengungkap transparansi pengelolaan dana proyek tersebut. Pihak LSM berharap, setelah hasil audit dikeluarkan, publik dapat memahami dengan jelas apakah ada indikasi penyelewengan atau kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

Sementara itu, Kasatker Yanti Manu dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) sebelumnya telah menerbitkan rilis klarifikasi mengenai tuduhan terkait proyek tersebut. Namun, LSM Anti Korupsi Sulut menegaskan bahwa mereka akan menggunakan klarifikasi tersebut sebagai bahan perbandingan dalam sidang keterbukaan informasi publik yang segera digelar.

"Rilis klarifikasi dari Kasatker Yanti Manu ini akan menjadi perbandingan ketika sidang keterbukaan informasi publik nanti. Di situlah akan terlihat apakah rilis tersebut benar atau hanya mengada-ada," ujar Ketua LSM tersebut.

Sidang keterbukaan informasi publik diperkirakan akan menjadi momen penting untuk membuka seluruh fakta terkait proyek preservasi ini, termasuk kebenaran dari informasi yang diberikan oleh pihak BPJN.

Dengan sidang tersebut, diharapkan akan tercapai transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan proyek infrastruktur, khususnya di Sulawesi Utara. Hasil audit BPK RI sendiri dinantikan oleh banyak pihak, sebagai salah satu langkah konkret untuk memberantas korupsi di sektor publik.


Editor/Farid maka. 89

0 comments:

Posting Komentar