Dugaan Proyek Siluman di Desa Blender, Masyarakat Soroti Transparansi dan Akuntabilitas

Media Buser Presisi

Media Buser Presisi
Ungkap Fakta Melalui Berita

Berita Terkini

Polres Cirebon Kota Ungkap Kasus Dugaan Korupsi di PDAM, Kerugian Capai Rp3,7 Miliar

Cirebon Kota. – Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota menggelar konferensi pers pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkung...

Postingan Populer

Senin, 04 Agustus 2025

Dugaan Proyek Siluman di Desa Blender, Masyarakat Soroti Transparansi dan Akuntabilitas



Adanya kegiatan mengenai dugaan proyek siluman di Desa Blender, Kecamatan Karangwareng, mengungkapkan keprihatinan serius masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Pengerjaan tembok penahan tanah (TPT) yang telah berlangsung hampir seminggu tanpa adanya papan anggaran yang seharusnya memberikan informasi mengenai jenis kegiatan, pagu anggaran, dan sumber dana, menambah kekhawatiran akan kemungkinan penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik.
   Ketua OKP(organisasi kepemudaan) AMx kecamatan karang wareng Eman (udel), menyatakan bahwa ketidakadaan papan anggaran adalah tanda-tanda proyek siluman. "Kami, sebagai kontrol sosial, akan menelusuri siapa yang mengerjakan proyek ini dan dari mana anggarannya. Setelah mendapatkan kejelasan, kami akan melaporkan kepada dinas terkait," tegasnya.

Dukungan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah mereka sangat besar, namun disertai harapan agar pihak-pihak pelaksana proyek mematuhi segala standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. "Pembangunan memang penting, tetapi harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas. Kami berharap semua pihak yang terlibat dalam proyek ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses," tambah Eman (udel)

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek ini sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan publik tetap terjaga. Diharapkan, dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan aktivis, setiap proyek yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada regulasi yang ada. Langkah ini menjadi momen penting untuk mendorong budaya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab di daerah.
( Tim )

0 comments:

Posting Komentar