Indramayu - Gelombang keluhan soal BPJS Kesehatan mendominasi kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.Ip., M.Si., yang digelar di Blok Celo, Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Senin (6/2/2026). Warga secara terbuka menyuarakan kegelisahan mereka setelah banyak di antaranya mendadak kehilangan akses jaminan kesehatan akibat pemangkasan anggaran.
Reses Masa Persidangan I Tahun 2026 itu berubah menjadi ruang curhat kolektif masyarakat kecil. Isu BPJS mencuat sebagai persoalan paling krusial, menyusul turunnya anggaran Universal Health Coverage (UHC) Indramayu secara drastis.
Sirojudin mengungkapkan, pada tahun 2025 anggaran BPJS Kesehatan Indramayu masih berada di kisaran Rp200 miliar, namun pada 2026 merosot tajam menjadi sekitar Rp56 miliar. Dampaknya, jumlah warga yang tercover BPJS anjlok dari hampir satu juta jiwa menjadi hanya sekitar 250 ribu orang.
"Ini penurunan yang sangat tidak masuk akal. Kalau dulu hampir seluruh warga miskin terjamin, sekarang tinggal seperempatnya. Seolah-olah orang miskin tidak boleh sakit," tegas politisi PDI Perjuangan itu di hadapan warga, yang menyambut pernyataan tersebut dengan anggukan dan keluhan serupa.
Dalam dialog reses, Sirojudin bahkan mendengar langsung curahan hati warga yang BPJSnya tiba-tiba nonaktif tanpa penjelasan jelas.
"Ada ibu-ibu yang mengadu, BPJSnya diputus karena kuota dipangkas. Ini menimbulkan kegaduhan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Mereka takut sakit karena tak tahu harus berobat ke mana," ujarnya.
Menurut Sirojudin, persoalan BPJS ini bukan sekadar teknis administrasi, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Indramayu melalui Komisi II berencana segera memanggil Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk meminta penjelasan menyeluruh.
"Kami ingin tahu, ini kebijakan dari pusat atau daerah? Jangan sampai masyarakat jadi korban saling lempar tanggung jawab," katanya.
Ironisnya, pemangkasan anggaran kesehatan terjadi di saat kondisi keuangan daerah justru membaik. Sirojudin menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indramayu meningkat signifikan, dari sebelumnya sekitar Rp600–700 miliar menjadi kurang lebih Rp900 miliar.
"Dengan PAD yang naik, seharusnya sektor kesehatan bisa diamankan. Kalau Rp200 miliar itu dialokasikan kembali untuk BPJS, masyarakat pasti jauh lebih tenang," tandasnya.
Selain persoalan BPJS, warga juga menyampaikan aspirasi terkait saluran irigasi dan normalisasi drainase di wilayah Blok Celo. Sirojudin menilai persoalan irigasi tetap penting, namun menegaskan bahwa jaminan kesehatan tidak kalah mendesak.
"Jalan bagus tapi air tergenang itu masalah. Tapi sakit tanpa BPJS itu jauh lebih menakutkan bagi masyarakat kecil," ucapnya.
Dirinyapun berkomitmen mengawal seluruh aspirasi hasil reses, termasuk normalisasi saluran air, dengan tetap mengedepankan kepentingan bersama meski berpotensi bersinggungan dengan bangunan di atas lahan negara.
"Semua akan kita komunikasikan. Prinsipnya, hak dasar masyarakat, terutama kesehatan harus dilindungi," pungkas Sirojudin. (Wira Hadiyono)
0 comments:
Posting Komentar