SIMALUNGUN, Buser Presisi.Com - Keharmonisan antara perusahaan dan masyarakat sekitar merupakan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, realita di lapangan seringkali menuntut kebijaksanaan dan keadilan agar hak-hak semua pihak dapat terpenuhi. Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya dinamika di Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, yang kini menjadi sorotan publik.
Sebanyak delapan orang Pangulu di wilayah tersebut menyatakan keberatan atas rencana perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Eastern Sumatra (Sipef Group) yang masa berlakunya telah berakhir pada 31 Desember 2023 lalu.
Keberatan para pemimpin nagori ini, yang meliputi Pangulu Pamatang Gajing, Bandar Siantar, Lingga, Sahkuda Bayu, Pamatang Sahkuda, Marihat Bukit, Bukit Maraja, hingga Pamatang Asilom, telah disampaikan secara resmi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Sumatera Utara.
Inti dari keberatan tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh sumber terpercaya, adalah belum terpenuhinya hak-hak masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban perusahaan, termasuk pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Rakyat merasa bahwa kontribusi perusahaan belum dirasakan manfaatnya secara maksimal untuk kemajuan daerah.
Keresahan masyarakat pun meluas hingga memuncak pada aksi damai yang dilakukan oleh ratusan warga pada Senin, 27 April 2026. Berunjuk rasa di depan kantor perusahaan di Nagori Bukit Maraja.
Mereka menyuarakan aspirasi dengan penuh kesadaran dan tertib. Aksi ini dihadiri oleh manajemen perusahaan, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, serta berjalan aman dan kondusif.
Dalam kesempatan tersebut, tujuh poin tuntutan utama dibacakan sebagai wujud harapan akan perubahan dan keadilan. Tuntutan tersebut mencakup pembatalan kelompok plasma yang dinilai memicu konflik, penyerahan lahan plasma kepada masyarakat asli, pembatalan kesepakatan tertentu, hingga permintaan pemeriksaan terhadap manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Masyarakat juga mendesak Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, untuk meninjau kembali Surat Keputusan yang telah ada, serta meminta pengembalian lahan di luar konsesi yang dianggap milik warga.
Perlu dipahami bahwa tuntutan ini lahir dari keprihatinan mendalam. Program plasma yang seharusnya menjadi jalan menuju kesejahteraan, justru dirasakan menciptakan gesekan dan ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.
Kita berharap agar seluruh aspirasi ini dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan kepala dingin serta hati yang bijaksana oleh semua pihak terkait.
Penyelesaian yang adil dan transparan adalah kunci untuk mengembalikan kedamaian dan menciptakan kesejahteraan yang sesungguhnya bagi masyarakat Gunung Malela. Semoga kebenaran dan keadilan dapat segera terwujud demi masa depan yang lebih baik.
(TUMIN)
0 comments:
Posting Komentar