KABUPATEN CIREBON — Kabar yang memprihatinkan sekaligus memunculkan tanda tanya besar merebak di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon. Terkait pengelolaan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), muncul dugaan kuat adanya praktik korupsi yang diduga dilakukan oleh Kepala Bidang yang baru menjabat, berinisial Y. Kerugian yang diduga terjadi akibat perbuatan tersebut mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). tgl,14/9/2026.
Yang justru memilukan dan terasa sangat tidak adil, kerugian akibat dugaan penyelewengan ini tidak dituntut pertanggungjawabannya kepada pihak yang sebenarnya mengelola dan menggunakan dana tersebut, melainkan dialihkan untuk ditanggung dan diganti oleh para sopir truk pengangkut sampah yang sama sekali tidak mengetahui urusan keuangan maupun arus anggaran di dinas tersebut.
Salah satu sopir yang menjadi sasaran pembebanan kewajiban penggantian, berinisial S, mengungkapkan keterkejutan sekaligus keberatannya. Ia merasa sangat tidak tahu-menahu soal uang ratusan juta itu, namun justru dipaksa menanggung beban yang berat.
"Saya tidak tahu apa-apa tentang uang sebanyak itu. Saya sama sekali tidak terlibat, tidak menerima, dan tidak mengelola dana tersebut. Namun, saya diminta untuk menggantinya dengan jumlah yang tidak sedikit, kisaran mulai dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) hingga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Dan ini bukan hanya kepada saya saja, melainkan harus diganti oleh seluruh sopir truk sampah yang bekerja di sini," ujar S dengan nada tertahan.
Menurut penuturan para sopir, seluruh persoalan ini bermula dari dugaan penyelewengan dana subsidi BBM yang dilakukan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, yang diduga melibatkan pejabat baru tersebut. Namun ketika kerugian terdeteksi, beban penggantian justru ditimpakan kepada mereka yang hanya bekerja mengangkut sampah dari satu tempat ke tempat lain.
Para sopir yang penghasilannya pas-pasan kini terbebani kewajiban yang terasa sangat berat. Mereka mempertanyakan keadilan dalam hal ini — mengapa kesalahan yang diduga dilakukan oleh pejabat dinas justru harus ditanggung oleh para pekerja lapangan yang tidak memiliki akses maupun wewenang terhadap pengelolaan anggaran negara. Hingga saat ini, para sopir berharap pihak berwenang segera menelusuri persoalan ini secara transparan, mencari siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas hilangnya dana tersebut, dan membebaskan mereka dari beban penggantian yang tidak pantas dipikul oleh orang yang tidak bersalah.
((A, Rahmat))
0 comments:
Posting Komentar